Wakil Dubes China dijelaskan Kementerian Luar Negeri sebagai langkah penguatan kehadiran Indonesia di Beijing yang punya beban kerja sangat besar. Jabatan ini berfungsi sebagai deputi kepala perwakilan yang membantu duta besar mengoordinasikan bidang politik, ekonomi, konsuler, dan perlindungan WNI. Dengan arsitektur kerja yang lebih jelas, keputusan strategis bisa diambil cepat tanpa mengorbankan akuntabilitas. Pemerintah menilai penguatan struktur ini akan membuat layanan dan koordinasi lintas kementerian lebih efektif.

Secara organisasi, keberadaan wakil kepala perwakilan telah lama diatur dalam tata kerja perwakilan RI. Penamaan Wakil Dubes China menegaskan fungsi deputi yang bertanggung jawab menjalankan mandat harian ketika dubes berada di luar kantor atau tengah melakukan pertemuan tingkat tinggi. Tujuannya memastikan tidak ada jeda pelayanan, terutama pada isu dagang, investasi, pendidikan, dan budaya. Publik juga diingatkan bahwa jabatan ini bukan “dua dubes”, melainkan bagian dari struktur resmi.

Alasan Penugasan dan Ruang Lingkup Tugas

Beban kerja hubungan Indonesia–Tiongkok terus meningkat, mulai dari perdagangan, teknologi, hingga pariwisata dan perlindungan WNI. Karena itu, pemerintah menilai perlu ada pejabat yang fokus mengawal agenda prioritas, menutup celah koordinasi, dan menjaga ritme pelayanan. Dalam praktiknya, Wakil Dubes China memimpin rapat internal, menyusun brief kebijakan, serta memastikan tindak lanjut hasil pertemuan berjalan sesuai tenggat. Kehadiran deputi juga mempercepat respons krisis, misalnya saat terjadi gangguan penerbangan, perubahan regulasi pendidikan, atau kondisi darurat di wilayah kerja.

Ruang lingkup tugas meliputi sinkronisasi program ekonomi, penguatan jejaring dengan otoritas setempat, hingga diplomasi publik untuk memperluas kolaborasi riset dan investasi. Di bidang konsuler, deputi membantu memastikan layanan paspor, visa, dan pendampingan WNI berjalan sesuai standar pelayanan minimal. Pada saat yang sama, penataan alur pelaporan membuat pengambilan keputusan lebih data driven dan terukur. Dengan demikian, Wakil Dubes China menjadi simpul kerja yang menjaga kesinambungan program tanpa mengurangi peran strategis duta besar.

Kementerian menekankan bahwa format deputi/Deputy Chief of Mission lazim di banyak perwakilan RI dan negara lain. Penunjukan pejabat ini mengikuti kebutuhan objektif lapangan, bukan penambahan jabatan simbolik. Dalam konteks Beijing, Wakil Dubes China membantu membagi beban koordinasi lintas sektor, dari isu perdagangan hingga perlindungan WNI, sehingga antrean layanan dan waktu respon dapat ditekan. Pemerintah juga menyiapkan indikator kinerja untuk memastikan hasilnya dapat diukur.

Manfaat langsung yang diharapkan ialah percepatan layanan, penanganan isu prioritas yang lebih fokus, dan konsistensi komunikasi dengan pemangku kepentingan. Penataan ini membuat KBRI lebih lincah menghadapi dinamika kebijakan industri, riset, dan mobilitas pelajar Indonesia di Tiongkok. Pada akhirnya, penguatan struktur diplomatik diarahkan untuk melayani warga dan dunia usaha secara lebih cepat, terkoordinasi, dan akuntabel, sembari menjaga kepentingan nasional di tengah persaingan kawasan yang kian kompleks. Kebijakan ini juga menjadi rujukan bagi perwakilan lain dengan beban kerja serupa.