Pemerintah Israel mengumumkan bahwa warga Gaza diperbolehkan pindah secara sukarela selama masa perang yang masih berlangsung. Kebijakan ini disampaikan langsung oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu pada 13 Agustus 2025 sebagai bagian dari langkah kemanusiaan untuk mengurangi korban sipil di wilayah konflik.

Dalam pernyataannya, Netanyahu menegaskan bahwa warga Gaza yang ingin keluar diperbolehkan melakukannya kapan saja, baik saat operasi militer berjalan maupun setelahnya. Meski begitu, ia tidak merinci prosedur keberangkatan, negara tujuan, ataupun mekanisme jaminan keamanan bagi mereka yang memilih pergi.

Kebijakan ini muncul di tengah meningkatnya tekanan internasional yang mendesak Israel untuk memberikan akses evakuasi bagi warga sipil, khususnya bagi pasien dan kelompok rentan yang terdampak parah oleh blokade dan serangan militer.

Rincian Kebijakan dan Respons Dunia

Langkah warga Gaza diperbolehkan pindah diumumkan bersamaan dengan rencana perluasan operasi militer Israel ke Gaza City dan wilayah sekitarnya. Pemerintah Israel menyebut bahwa opsi keluar ini sepenuhnya bersifat sukarela, bukan pemindahan paksa. Namun, belum ada kejelasan terkait jumlah warga yang akan difasilitasi atau negara-negara yang bersedia menerima mereka.

Beberapa laporan menyebut adanya pembicaraan dengan negara pihak ketiga, termasuk South Sudan, terkait kemungkinan menampung sebagian warga Gaza. Hal ini menuai reaksi keras dari berbagai pihak, yang khawatir kebijakan tersebut dapat menjadi bentuk relokasi permanen dan melanggar hak untuk kembali ke tanah kelahiran.

Organisasi HAM internasional menyampaikan kekhawatiran bahwa tanpa adanya jaminan hak kembali, kebijakan ini berpotensi menimbulkan masalah kemanusiaan baru. Mereka mendesak agar evakuasi dilakukan di bawah pengawasan lembaga internasional dan disertai perlindungan penuh bagi para pengungsi.

Pengumuman warga Gaza diperbolehkan pindah memunculkan harapan sekaligus kontroversi. Di satu sisi, langkah ini dianggap dapat mengurangi jumlah korban sipil dan memberikan akses bagi mereka yang membutuhkan perawatan medis di luar Gaza. Data terbaru menunjukkan ribuan pasien kritis masih menunggu evakuasi, dengan banyak di antaranya meninggal sebelum mendapat izin keluar.

Baca juga : China Kecam Serangan Sipil Gaza, Serukan Gencatan Senjata

Di sisi lain, kritik datang dari kalangan diplomatik dan aktivis HAM yang menilai kebijakan ini bisa dimanfaatkan sebagai upaya mengosongkan wilayah secara sistematis. Beberapa analis politik juga melihatnya sebagai strategi Israel untuk mengubah komposisi demografis Gaza di tengah konflik yang belum berakhir.

Meski menimbulkan pro dan kontra, kebijakan ini menjadi sorotan dunia internasional dan akan terus diawasi pelaksanaannya. Bagaimana nasib warga Gaza diperbolehkan pindah ini nantinya sangat bergantung pada keseriusan Israel dalam memberikan jaminan keamanan, hak kembali, dan dukungan bagi para warga yang memilih meninggalkan tanah kelahiran mereka.