Stabilitas Keamanan Indo Pasifik kembali ditegaskan Menlu Sugiono saat menjelaskan makna kesepakatan keamanan terbaru antara Indonesia dan Australia. Ia menegaskan kerja sama yang diumumkan Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese bukan pakta militer baru yang diarahkan ke negara tertentu. Kesepakatan itu disebut hanya memperkuat pola konsultasi dan komunikasi strategis yang sudah dibangun kedua negara selama ini. Sugiono ingin menunjukkan bahwa Jakarta tetap memegang prinsip politik luar negeri bebas aktif meski dinamika keamanan kawasan kian kompleks.

Di hadapan wartawan, Menlu juga menepis anggapan bahwa perjanjian tersebut dibuat sebagai respons langsung terhadap manuver China di Indo-Pasifik. Menurutnya, kesepakatan keamanan RI Australia lebih diposisikan sebagai sarana menjaga transparansi dan kepercayaan di antara dua negara tetangga demi Stabilitas Keamanan Indo Pasifik. Ia menilai penguatan dialog tingkat pemimpin dan menteri luar negeri akan membantu mencegah salah tafsir ketika terjadi perubahan situasi di kawasan. Dengan cara itu, pemerintah berharap stabilitas regional tetap terjaga tanpa harus mengubah orientasi dasar kebijakan pertahanan Indonesia.

Memperdalam Kerja Sama RI Australia di Bawah Lombok Declaration

Menlu Sugiono menjelaskan bahwa kesepakatan baru hanya memperdalam komitmen yang sudah ada dalam Lombok Declaration dan Defense Cooperation Agreement. Di bawah payung dua dokumen itu, Indonesia dan Australia telah lama membangun latihan bersama, dialog pertahanan, serta berbagi informasi maritim. Kini, fokusnya adalah memastikan segala bentuk peningkatan kemampuan militer tetap transparan dan dapat diprediksi. Dalam pandangannya, Stabilitas Keamanan Indo Pasifik hanya dapat tercapai jika kedua negara terus saling memberi tahu rencana kebijakan keamanan sehingga salah tafsir bisa diminimalkan. Ia menegaskan, koordinasi yang baik akan mengurangi risiko eskalasi tak perlu di kawasan yang kian diperebutkan kekuatan besar.

Sugiono juga mengingatkan bahwa Australia adalah tetangga yang tidak bisa dipilih, sehingga hubungan baik harus dipelihara melalui mekanisme institusional, bukan sekadar kedekatan personal antar pemimpin. Karena itu, ia memandang forum konsultasi baru sebagai sarana untuk mengelola perbedaan kepentingan tanpa menimbulkan krisis kepercayaan. Dalam konteks ini, Stabilitas Keamanan Indo Pasifik dipakai sebagai kerangka bersama sehingga setiap inisiatif pertahanan dapat dikaitkan dengan tujuan menjaga perdamaian dan keterbukaan jalur perdagangan. Pemerintah berharap, dengan fondasi hukum yang kuat, kerja sama ini akan tetap relevan meski terjadi pergantian pemerintahan di Jakarta maupun Canberra.

Baca juga : Ketegangan Laut China Warnai Protes Beijing ke Australia

Di tengah meningkatnya rivalitas Amerika Serikat dan China, banyak pengamat berasumsi setiap kesepakatan pertahanan baru pasti menyasar salah satu pihak. Sugiono menepis anggapan bahwa perjanjian RI Australia dirancang sebagai langkah anti China, sambil mengingatkan bahwa Indonesia tetap menjalin komunikasi erat dengan Beijing. Dalam narasinya, Stabilitas Keamanan Indo Pasifik harus dibaca sebagai upaya kolektif menjaga keteraturan di kawasan, bukan memberi ruang bagi blok-blok militer yang saling berhadapan. Pemerintah menilai, keamanan jangka panjang hanya bisa dijaga jika semua pihak menghormati hukum internasional dan prinsip ASEAN Outlook on the Indo-Pacific.

Di saat yang sama, Jakarta tidak menutup mata terhadap risiko konflik terbuka di Laut China Selatan maupun sekitar Taiwan yang dapat berdampak langsung terhadap jalur perdagangan Indonesia. Karena itu, Sugiono mendorong semua mitra, termasuk Australia, Amerika Serikat, dan China, menahan diri dan mengutamakan dialog. Ia menegaskan bahwa Stabilitas Keamanan Indo Pasifik akan menjadi parameter utama Indonesia dalam menilai setiap bentuk kerja sama pertahanan, baik bilateral maupun multilateral. Dengan pendekatan ini, pemerintah ingin menunjukkan bahwa Indonesia bukan penonton pasif, melainkan aktor yang aktif menjaga keseimbangan kawasan tanpa kehilangan independensi kebijakan luar negerinya.