Skenario Taiwan 2027 kembali menguat setelah laporan tahunan Pentagon Departemen Pertahanan Amerika Serikat menilai militer China terus mengejar target kesiapan pada akhir 2027. Dokumen itu menggambarkan Tentara Pembebasan Rakyat atau PLA mengukur kemampuan untuk meraih kemenangan strategis terkait Taiwan bila diperintahkan. Penilaian tersebut hadir di tengah meningkatnya aktivitas udara dan laut di sekitar Selat Taiwan sepanjang 2024. Laporan itu menyebut PLA masih mengasah opsi pemaksaan, dari invasi amfibi hingga blokade maritim di kawasan Asia Timur yang menegangkan.

Pejabat pertahanan AS menilai target itu bukan kepastian tanggal serangan, melainkan tonggak kemampuan yang ingin dicapai Beijing. Namun, proyeksi tersebut mendorong Washington dan mitra kawasan memperbarui kalkulasi pencegahan, termasuk kesiapan pangkalan dan perlindungan jalur logistik. Dalam penilaian yang sama, latihan 2024 disebut menguji serangan ke sasaran laut dan darat, serta skenario menutup akses pelabuhan kunci. Di ruang publik, Skenario Taiwan 2027 ikut memicu kekhawatiran soal risiko salah hitung ketika latihan dan retorika saling menekan.

Opsi Operasi yang Dipetakan Pentagon

Laporan Pentagon menyebut PLA terus memoles sejumlah opsi untuk memaksa unifikasi, termasuk invasi amfibi, serangan daya tembak, dan kemungkinan blokade maritim. Dalam kerangka Skenario Taiwan 2027, opsi-opsi ini dipandang sebagai paket tekanan bertahap yang bisa dipilih sesuai tujuan politik dan kondisi lapangan. Sepanjang 2024, latihan gabungan di sekitar Taiwan disebut menguji komponen penting, mulai dari perebutan superioritas udara hingga simulasi pengepungan pelabuhan serta penembakan presisi ke sasaran darat dan laut. Aktivitas itu juga diarahkan untuk menunda atau menolak keterlibatan pihak ketiga melalui koordinasi lintas matra yang makin rapih, serta integrasi penjaga pantai dalam pola operasi.

Pentagon menilai serangan jarak jauh PLA dapat menjangkau sekitar 1.500 hingga 2.000 mil laut dari daratan China, sehingga berdampak pada pangkalan dan jalur dukungan di kawasan, sekaligus memperluas ruang pengintaian dan penargetan. Dalam skenario volume serangan besar, kemampuan ini dinilai mampu mengganggu kehadiran militer AS di sekitar konflik Asia-Pasifik. Data 2024 juga menunjukkan peningkatan patroli dan lintasan pesawat di zona identifikasi pertahanan udara Taiwan, termasuk lonjakan operasi kapal dan penjaga pantai yang membuat kesiapan logistik dan komando menjadi isu kunci. Kondisi ini membuat Skenario Taiwan 2027 dipantau ketat karena ruang respons bisa menyempit saat insiden kecil terjadi di laut atau udara di tahun depan pun.

Baca juga : Ambisi Kapal Induk China Bikin AS Kian Merasa Terancam

Skenario Taiwan 2027 membuat banyak negara menilai stabilitas kawasan akan sangat ditentukan oleh cara semua pihak mengelola sinyal militer di lapangan tanpa mempersempit ruang diplomasi. Pentagon menilai modernisasi China mencakup kemampuan siber, ruang angkasa, kekuatan nuklir, serta kemampuan serangan jarak jauh secara langsung yang menambah kompleksitas perhitungan pencegahan. Temuan lain menyebut pembangunan ladang silo rudal balistik antarbenua di beberapa lokasi baru dan peningkatan kemampuan peringatan dini, yang bisa mengubah tempo pengambilan keputusan ketika krisis terjadi. Di sisi lain, Beijing menegaskan modernisasinya bersifat defensif dan menolak anggapan bahwa peningkatan kemampuan otomatis berarti niat menyerang, seraya menekankan prinsip satu China tetap.

Bagi Washington, laporan itu mendorong penguatan postur di Indo-Pasifik, termasuk latihan bersama, perlindungan pangkalan, dan kesiapan rantai pasok pertahanan hingga penempatan sistem pertahanan udara berlapis. Sejumlah pengamat juga menyorot kampanye anti-korupsi di tubuh PLA yang disebut dapat mengganggu pengadaan dalam jangka pendek, meski dinilai meningkatkan disiplin dan memperbaiki tata kelola. Untuk mengurangi risiko salah hitung, jalur komunikasi krisis, transparansi latihan, dan aturan pertemuan di laut menjadi agenda yang sering diangkat dalam diplomasi agar insiden tidak membesar. Negara-negara Asia Tenggara cenderung mendorong de-eskalasi, karena gangguan kecil di Selat Taiwan dapat berdampak cepat pada perdagangan, energi, dan biaya logistik di seluruh kawasan regional.