Sikap Nonintervensi China disampaikan saat Beijing menanggapi permintaan bantuan militer dari Venezuela yang sedang bersitegang dengan Amerika Serikat. Juru bicara Kemlu menekankan prinsip tidak campur tangan, penghormatan kedaulatan, serta penolakan penggunaan atau ancaman kekuatan. Pernyataan itu menegaskan kebijakan luar negeri China yang konsisten mengedepankan solusi diplomatik dan dialog lintas pihak.

Di saat yang sama, Beijing menyebut stabilitas kawasan Amerika Selatan sebagai kepentingan bersama, sehingga semua negara diminta menahan diri. Pemerintah Venezuela diimbau memaksimalkan kanal diplomasi, sementara AS diingatkan menghindari eskalasi militer. Garis besar itu menempatkan China sebagai mitra ekonomi–politik yang mendukung kedaulatan negara sahabat tanpa perlu terlibat operasi militer.

Motif Kebijakan, Sinyal ke Pasar, dan Batas Dukungan Beijing

China memosisikan kebijakan luar negerinya sebagai kombinasi kepentingan keamanan dan kesinambungan ekonomi. Dalam konteks Venezuela–AS, Beijing melihat risiko guncangan pasar energi bila konflik meluas. Karena itu, dukungan diarahkan ke jalur politik dan ekonomi, bukan aliansi militer. Di titik ini, Sikap Nonintervensi China berfungsi sebagai pagar batas: kerja sama tetap berjalan, namun tanpa komitmen kehadiran pasukan atau pengiriman persenjataan.

Pesan itu juga menyasar pelaku pasar dan mitra global bahwa arsitektur hubungan China bersifat “win–win” dan tidak menargetkan pihak ketiga. Di level diplomatik, Beijing mendorong pembukaan jalur komunikasi antara Caracas dan Washington dengan fasilitasi negara kawasan serta PBB. Penekanan pada kedaulatan, dialog, dan de-eskalasi menunjukkan Sikap Nonintervensi China sebagai instrumen stabilitas, bukan penghindaran tanggung jawab. Prinsip ini memberi ruang bagi Venezuela merumuskan opsi penyelesaian tanpa memicu langkah balasan AS yang memperburuk situasi.

Baca juga : Tantangan China Trump terhadap Tarif 100 Persen

Bagi Amerika Selatan, pernyataan Beijing dibaca sebagai dukungan terhadap solusi regional berbasis hukum internasional. Negara-negara tetangga Venezuela dapat mendorong komisi bersama untuk pemantauan keamanan perbatasan dan distribusi bantuan kemanusiaan. Dalam kerangka itulah, Sikap Nonintervensi China diproyeksikan menenangkan pasar minyak, sekaligus memberi sinyal bahwa eskalasi tidak menguntungkan siapa pun—termasuk AS yang berperan besar di kawasan.

Ke depan, jalur yang paling realistis ialah dialog bertahap dengan agenda ganda: jaminan keamanan dan pengurangan ketegangan militer. Beijing dapat menawarkan dukungan teknis pada isu ekonomi dan infrastruktur, sementara pengawasan gencatan dipimpin organisasi regional. Dengan konsistensi menolak campur tangan, Sikap Nonintervensi China tetap kompatibel dengan kerja sama ekonomi yang sah. Jika komunikasi Caracas–Washington menguat, ruang manuver diplomatik melebar dan peluang stabilisasi meningkat; pada akhirnya, Venezuela, China, dan AS sama-sama berkepentingan pada kawasan yang aman dan terbuka.