Reformasi PBB Efektif menjadi sorotan seusai pernyataan Perdana Menteri Li Qiang di sela Sidang Umum. Beijing menyatakan dukungan pada PBB yang lebih pragmatis dan mampu bekerja dengan indikator kinerja yang jelas. Fokusnya adalah menjaga otoritas lembaga, memperkuat koordinasi, dan memastikan setiap keputusan berdampak nyata pada perdamaian, pembangunan, dan perlindungan hak asasi. Seruan ini menegaskan pentingnya lembaga multilateral yang tangguh di tengah krisis berlapis dan teknologi yang bergerak cepat.

Dalam konteks tata kelola global, China mendorong kemajuan seimbang pada tiga pilar PBB sekaligus perhatian lebih pada agenda pembangunan berkelanjutan. Pemerintah juga menyinggung kebutuhan pengaturan isu baru seperti kecerdasan buatan, ruang siber, kawasan kutub, dan luar angkasa. Posisi ini dinilai selaras dengan aspirasi banyak negara berkembang yang menuntut sistem kerja PBB lebih inklusif, tepat sasaran, serta didukung pembiayaan yang transparan dan akuntabel.

Arah kebijakan, mandat, dan prioritas kerja

Pernyataan Beijing menekankan pentingnya hasil terukur: dari efektivitas misi perdamaian, kualitas koordinasi bantuan, hingga percepatan Agenda 2030. Negara anggota didorong memperkuat pendanaan inti agar program tidak bergantung pada proyek jangka pendek. Dalam kerangka tata kelola, sekretariat diharapkan menyederhanakan prosedur, meningkatkan interoperabilitas data, dan memanfaatkan teknologi untuk pemantauan cepat. Pemerintah menilai reformasi dewan dan badan-badan khusus tetap perlu dibahas melalui dialog yang menghormati konsensus.

Di ranah tematik, PBB diminta memperbarui pedoman etika dan keselamatan untuk pemanfaatan kecerdasan buatan, menguatkan kerja sama keamanan siber, dan menata riset kawasan kutub agar berpijak pada sains. Untuk negara berkembang, dukungan diarahkan pada pembiayaan iklim yang dapat diakses, penguatan sistem pangan, dan peningkatan kapasitas statistik. Keseluruhan langkah ini diposisikan sebagai landasan menuju organisasi yang lincah, hemat sumber daya, dan berorientasi hasil—sejalan dengan narasi Reformasi PBB Efektif.

Baca juga : China Kecam Serangan Sipil Gaza, Serukan Gencatan Senjata

Tantangan utama terletak pada kesenjangan kepentingan politik, fragmentasi pendanaan, dan kualitas data yang belum merata. Analis menilai kompromi diperlukan agar agenda perdamaian, pembangunan, dan HAM tidak saling meniadakan. PBB juga dituntut mempercepat transformasi digital untuk memperbaiki transparansi, termasuk dasbor kinerja yang dapat dipantau publik. Di sisi kepatuhan, evaluasi independen menjadi kunci menjaga akuntabilitas program lintas negara.

Bagi negara berkembang, arah baru diharapkan memperluas akses pembiayaan iklim, memperkuat ketahanan pangan, serta membuka ruang transfer teknologi yang adil. Pelibatan UMKM, perguruan tinggi, dan organisasi masyarakat sipil akan memperkaya eksekusi program di tingkat lokal. Pada akhirnya, efektivitas ditakar dari penurunan kemiskinan ekstrem, perbaikan layanan dasar, dan stabilitas kawasan. Jika momentum konsensus terjaga, komunitas internasional berpeluang melihat PBB yang lebih responsif, hemat biaya, dan fokus pada hasil—tujuan yang menjadi jiwa Reformasi PBB Efektif.