Pajak Kondom China menjadi sorotan setelah pemerintah menetapkan PPN 13 persen untuk produk kontrasepsi mulai 1 Januari 2026. Langkah ini mengakhiri pembebasan pajak yang berlaku puluhan tahun, termasuk kebijakan bebas PPN sejak 1993, dan segera ramai dibahas warganet. Respons publik pun terbelah antara dukungan kebijakan pro-kelahiran dan kritik soal akses kesehatan.

Banyak warganet menilai biaya hidup dan pengasuhan anak jauh lebih menentukan ketimbang perubahan harga kontrasepsi. Pengamat kesehatan mengingatkan kenaikan harga berisiko menekan penggunaan kondom yang juga mencegah infeksi menular seksual, terutama di kalangan muda. Pemerintah belum merinci mekanisme transisi harga di ritel, apotek, dan platform daring hingga penetapan harga baru berlaku.

Di tengah penurunan kelahiran, Beijing menyiapkan insentif lain seperti bantuan pengasuhan, subsidi, dan perluasan layanan kesehatan ibu. Namun Pajak Kondom China memunculkan pertanyaan apakah strategi fiskal dapat mengubah keputusan pasangan muda yang menunda punya anak di kota besar. Perdebatan diperkirakan berlanjut seiring mendekatnya penerapan aturan pada awal 2026.

PPN Kontrasepsi 13 Persen dan Dampaknya ke Pasar

Kebijakan PPN 13 persen berlaku untuk berbagai produk kontrasepsi, mulai dari kondom hingga sejumlah alat pencegah kehamilan lain yang beredar di ritel. Pemerintah menyebut aturan ini mengikuti skema pajak pertambahan nilai terbaru yang mulai berlaku pada 2026. Bagi pelaku usaha, Pajak Kondom China diperkirakan mendorong penyesuaian harga bertahap, terutama pada merek impor dengan biaya distribusi lebih tinggi. Sejumlah penjual memprediksi kenaikan tidak seragam karena stok lama masih beredar.

Di lapangan, kenaikan harga sekecil apa pun bisa memengaruhi pilihan konsumen yang selama ini membeli kontrasepsi secara rutin. Sejumlah dokter menilai akses kondom yang mudah membantu menekan infeksi menular seksual, terutama pada kelompok usia produktif. Kekhawatiran lain adalah meningkatnya kehamilan tidak direncanakan jika sebagian orang menunda pembelian atau beralih ke produk yang kualitasnya tidak jelas. Lembaga kesehatan menyarankan edukasi seksual tetap diperkuat di sekolah dan kampus.

Produsen dan importir juga akan menghitung ulang strategi promosi, karena pajak masuk ke struktur biaya dan memengaruhi margin. Pengamat pasar menilai dampaknya bisa berbeda antar kota, bergantung pada pendapatan, kanal penjualan, dan program kesehatan setempat. Jika harga naik terlalu tajam, Pajak Kondom China berisiko memicu pasar gelap, sehingga pengawasan mutu dan distribusi menjadi isu baru. Pemerintah didorong memastikan label harga transparan dan rantai pasok tercatat rapi.

Beijing sedang mencari cara cepat menahan penurunan kelahiran yang terus menekan struktur usia penduduk dan pasar tenaga kerja. Sejumlah kota memperluas insentif, dari bantuan tunai sampai dukungan penitipan anak, sementara kebijakan nasional mendorong layanan kesehatan ibu yang lebih terjangkau. Namun banyak pasangan muda menilai keputusan punya anak lebih dipengaruhi harga rumah, biaya pendidikan, dan jam kerja yang panjang. Karena itu, kebijakan fiskal yang menyentuh barang konsumsi sehari-hari langsung menuai kritik.

Baca juga : Siaga Topan Matmo Guangdong Hainan Bersiap

Pajak Kondom China dinilai sebagian kalangan tidak menyentuh akar persoalan dan hanya menambah beban kecil di sisi konsumsi. Warganet menilai kenaikan harga kontrasepsi tidak sebanding dengan biaya membesarkan anak, sehingga efeknya terhadap angka kelahiran diperkirakan terbatas. Di sisi kesehatan publik, beberapa organisasi mengingatkan akses kondom yang lebih mahal bisa memperbesar risiko penularan penyakit dan membebani layanan kesehatan.

Pengamat kebijakan menilai pemerintah perlu memastikan kampanye pro-kelahiran tidak bertabrakan dengan pesan kesehatan reproduksi dan pencegahan infeksi. Operator ritel dan platform daring juga diminta menyediakan informasi harga yang jelas agar konsumen tidak terjebak produk tanpa standar. Menjelang 1 Januari 2026, perhatian publik akan tertuju pada besaran kenaikan di toko serta apakah ada kompensasi melalui program kesehatan atau subsidi lain. Jika dampak kesehatan memburuk, pakar mendesak penyesuaian pajak atau program distribusi gratis berskala nasional.