Investasi Aman Jateng menjadi komitmen Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi setelah bertemu para pengusaha keturunan Tionghoa di Semarang. Ia menegaskan wilayahnya bebas pungli dan premanisme demi menciptakan rasa aman bagi investor baru maupun yang sudah beroperasi. Pemerintah provinsi juga menyiapkan jalur koordinasi cepat bila ada gangguan di lapangan agar aktivitas produksi dan distribusi tidak terhambat. Pesan ini dirancang sebagai sinyal konsistensi kebijakan untuk menarik investasi jangka panjang.

Di sisi kebijakan, pemerintah daerah mengutamakan kepastian prosedur dan keterbukaan informasi. Investasi Aman Jateng dipadukan dengan layanan perizinan terintegrasi, pengawasan tarif resmi, dan pengaduan berbasis bukti. Narasi “mudah, cepat, dan pasti” diturunkan ke SOP lintas dinas supaya pelaku usaha memperoleh kepastian waktu, biaya, serta titik kontak penanggung jawab. Pendekatan ini diharapkan menekan biaya kepatuhan dan memperbaiki persepsi risiko usaha.

Kepastian Usaha dan Layanan Perizinan

Pemerintah provinsi menyoroti pentingnya road map kemudahan berusaha yang memadukan promosi, fasilitasi, dan penegakan. Layanan perizinan satu pintu dituntut responsif, transparan, dan terdokumentasi agar pelaku usaha tidak terjebak birokrasi berulang. Investasi Aman Jateng dijalankan bersama inspeksi lapangan terjadwal, pendampingan legalitas, serta publikasi daftar biaya resmi untuk mencegah pungutan liar. Pelibatan asosiasi industri membantu menyusun tolok ukur layanan yang realistis dan mudah diaudit.

Ekosistem tenaga kerja juga diperkuat melalui pelatihan vokasi berbasis kebutuhan pabrik, penempatan kerja yang tertib, dan mediasi ketenagakerjaan yang cepat. Pemerintah menyiapkan kanal koordinasi dengan kepolisian untuk pengamanan kawasan industri, termasuk patroli preventif di titik rawan. Diskresi penindakan diminta tetap mengutamakan kepastian hukum agar tidak menimbulkan ketidakpastian baru bagi investor. Pendekatan kolaboratif ini menekan friksi operasional sejak tahap persiapan hingga produksi.

Baca juga : Aliansi Geopolitik China Kumpulkan Sekutu Global

Pemprov membangun mekanisme early warning untuk mendeteksi gejala pungli, pemerasan, atau intimidasi di rantai pasok. Satuan tugas lintas instansi diberi mandat menindak tegas pelanggaran dengan bukti yang bisa diverifikasi publik. Investasi Aman Jateng diarahkan menjadi standar keamanan terpadu di kawasan industri, mulai dari akses keluar-masuk, pengelolaan logistik malam hari, hingga pengawalan distribusi bernilai tinggi. Pemerintah juga menyiapkan mediasi cepat jika muncul sengketa lahan atau perizinan.

Ke depan, pemprov menargetkan dasbor kinerja kemudahan berusaha yang memuat waktu layanan, jumlah izin, serta penyelesaian pengaduan. Kinerja ini dipadukan dengan promosi ke investor domestik dan mancanegara supaya efek ganda ekonomi segera terasa. Investasi Aman Jateng dikuatkan oleh paket insentif, kolaborasi pendidikan vokasi, dan penguatan UKM lokal dalam rantai pasok. Dengan tata kelola yang disiplin dan penegakan hukum yang tegas, Jawa Tengah menempatkan kepastian usaha sebagai keunggulan kompetitif yang berkelanjutan.