foto Prabowo dipotong oleh media Jepang saat meliput parade militer di China memunculkan pro-kontra di Indonesia. Publik menyoroti absennya Presiden Prabowo Subianto dalam foto yang memuat Xi Jinping, Vladimir Putin, dan Kim Jong-un. Potongan gambar tersebut menimbulkan pertanyaan: apakah Indonesia sengaja dikesampingkan atau sekadar bagian dari strategi editorial media asing?

Dalam versi asli foto yang diterbitkan media China, Prabowo tampak berdiri bersama para pemimpin besar itu. Namun, media Jepang memutuskan memfokuskan foto pada tiga tokoh yang dianggap simbol blok otoriter. Situasi ini menjelaskan bahwa foto Prabowo dipotong lebih karena kebutuhan redaksi, bukan isyarat diplomatik. Meski demikian, publik menilai framing media luar bisa memengaruhi persepsi tentang posisi Indonesia di kancah internasional.

Alasan Redaksi dan Konteks Diplomasi

Praktik pemotongan gambar dalam media bukan hal baru. Editor biasanya menyesuaikan ruang halaman dan menekankan isu inti yang ingin ditonjolkan. Dalam kasus ini, media Jepang memfokuskan liputan pada blok Rusia–China–Korea Utara sebagai simbol tandingan Amerika Serikat. Karena itulah, foto Prabowo dipotong agar narasi visual selaras dengan fokus artikel.

Banyak pengamat menyebut keputusan ini tidak terkait meremehkan Indonesia, melainkan sekadar framing editorial. Indonesia justru dianggap konsisten pada politik luar negeri bebas aktif, tidak berpihak pada blok tertentu. Kehadiran Prabowo di parade lebih dilihat sebagai undangan kehormatan, bukan pernyataan dukungan pada koalisi otoritarian. Dengan begitu, foto Prabowo dipotong hanyalah konsekuensi teknis yang melekat dalam dinamika pemberitaan internasional.

Baca juga : Kontroversi Foto Prabowo Dipotong di Media Jepang

Meski dijelaskan sebagai keputusan redaksi, publik di Tanah Air tetap memperdebatkan makna pemotongan itu. Sebagian khawatir hal ini menurunkan citra Indonesia, sementara yang lain menilainya sebagai hal wajar dalam praktik jurnalistik global. Situasi ini memperlihatkan betapa kuatnya pengaruh framing media terhadap persepsi masyarakat.

Pemerintah perlu lebih aktif menyampaikan klarifikasi visual, misalnya dengan merilis foto lengkap agar publik tidak terjebak spekulasi. Langkah ini juga penting untuk menjaga citra diplomasi Indonesia yang netral dan berdaulat. Pada akhirnya, kasus foto Prabowo dipotong menjadi pengingat bahwa detail kecil dalam pemberitaan dapat memengaruhi opini publik. Transparansi informasi, komunikasi resmi, dan literasi media yang kuat akan memastikan masyarakat mampu membedakan framing editorial dari realitas diplomatik.