Pernyataan mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, kembali mengguncang isu perdagangan global. Awal Juli 2025, Trump mengumumkan niat untuk mengenakan tarif tambahan sebesar 10 persen bagi negara-negara yang bersekutu atau mendukung blok ekonomi BRICS, yang meliputi Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Rencana kebijakan ini memicu reaksi keras dari pemerintah Tiongkok, yang menilai langkah tersebut hanya akan meningkatkan ketidakpastian ekonomi global tanpa memberikan manfaat nyata bagi siapa pun.

Trump menyebut tarif tersebut sebagai bagian dari strategi untuk melindungi industri Amerika dan memperkecil defisit perdagangan. Dalam pernyataannya, ia mengungkapkan bahwa surat pemberitahuan terkait kebijakan itu akan dikirim pada 7 Juli 2025, dengan batas negosiasi hingga 1 Agustus 2025. Sebelumnya, AS juga telah mengenakan tarif hingga 25 persen untuk produk baja dan mobil dari Jepang, Korea Selatan, dan beberapa negara lain, menunjukkan sikap proteksionis yang semakin agresif.

Sikap Tegas China dan Negara BRICS

Menanggapi pernyataan Trump, juru bicara Kementerian Luar Negeri China secara tegas menyatakan bahwa BRICS tidak bertujuan menciptakan konfrontasi ataupun memusuhi negara mana pun. China menilai kebijakan tarif semacam itu tidak akan menguntungkan pihak mana pun, malah justru menambah ketegangan yang dapat merusak stabilitas ekonomi global.

Senada dengan China, Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva juga mengkritik ancaman Trump. Lula menekankan bahwa dunia saat ini tidak membutuhkan “kekaisaran” baru, melainkan kerja sama dan kemitraan yang saling menguntungkan. Menurutnya, BRICS tidak dibentuk sebagai blok anti-Amerika, melainkan sebagai wadah kerja sama ekonomi yang lebih adil dan berimbang.

Blok BRICS, yang kini telah berkembang menjadi 11 anggota dengan kontribusi sekitar 35 persen PDB global, terus menggaungkan multipolaritas ekonomi serta reformasi lembaga keuangan internasional seperti IMF dan Bank Dunia. Negara-negara anggota berharap sistem global tidak hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu, tetapi juga lebih inklusif terhadap kepentingan negara berkembang.

Dampak Ekonomi Global dan Ketidakpastian Pasar

Ancaman Trump terhadap negara-negara BRICS berdampak signifikan pada pasar global. Meski pasar saham Asia seperti Nikkei, Kospi, dan Shanghai Composite sempat mengalami kenaikan, volatilitas tetap tinggi akibat kekhawatiran akan pecahnya perang dagang jilid baru.

Para analis menilai kebijakan Trump yang bersifat unilateral dapat memicu konsekuensi negatif terhadap perekonomian dunia. Selain meningkatkan biaya impor bagi pelaku usaha di Amerika Serikat, kebijakan ini berisiko memicu balasan tarif dari negara-negara yang menjadi sasaran, termasuk anggota BRICS. Hal tersebut tentu akan menambah hambatan perdagangan dan memperlambat pertumbuhan ekonomi global.

Tenggat waktu 1 Agustus 2025 yang ditetapkan Trump menjadi titik krusial. Negara-negara mitra, termasuk China, Brasil, India, dan bahkan Uni Eropa, masih berupaya melakukan diplomasi intensif agar kebijakan tarif tersebut dapat dibatalkan atau setidaknya diredam skalanya. Namun hingga kini, belum ada tanda-tanda kesepakatan konkret yang bisa meredakan ketegangan.

Baca Juga : Bagaimana Strategi Dagang China Mengatur Ulang Peta Dagang Global Pasca Tekanan Barat

Sementara itu, publik di AS juga terbagi. Sejumlah pihak mendukung langkah Trump demi melindungi industri dalam negeri. Namun, pelaku industri dan perdagangan menilai kebijakan ini justru akan meningkatkan beban biaya produksi dan membuat harga barang konsumsi melonjak.

Konflik perdagangan yang berpotensi terjadi antara AS dan blok BRICS menjadi sorotan tajam dalam beberapa pekan terakhir. China bersama negara-negara BRICS menolak keras pendekatan tarif sepihak yang dianggap hanya akan merusak kestabilan ekonomi global. Dengan waktu negosiasi yang kian sempit menuju Agustus, dunia kini menunggu apakah diplomasi akan berhasil meredakan ketegangan atau justru membuka babak baru dalam rivalitas ekonomi global.