Pernyataan mengejutkan datang dari mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang mengklaim bahwa China akan memberlakukan hukuman mati bagi pelaku produksi dan penyelundupan fentanyl. Namun, pemerintah China segera membantah klaim tersebut, menyatakan bahwa krisis fentanyl sepenuhnya merupakan masalah internal Amerika Serikat.

Melalui juru bicara Kementerian Luar Negeri, Lin Jian, Beijing menegaskan bahwa masalah penyalahgunaan fentanyl tidak bisa dibebankan kepada pihak luar. “Krisis ini bersumber dari dalam negeri AS, dan harus diselesaikan oleh pemerintah serta masyarakat Amerika sendiri,” ujar Lin dalam konferensi pers di Beijing. Ia menambahkan bahwa kerja sama internasional tidak bisa dibangun di atas tekanan atau klaim sepihak yang tidak berdasar.

Pernyataan ini muncul setelah Trump secara terbuka menyebut bahwa China akan mulai mengeksekusi mati para pelaku peredaran fentanyl sebagai bagian dari upaya bersama memerangi epidemi narkoba yang merenggut puluhan ribu nyawa di AS setiap tahunnya. Trump juga menyinggung soal tarif perdagangan terhadap produk China sebagai bagian dari strategi menekan Beijing agar lebih aktif dalam mengontrol ekspor bahan kimia prekursor narkotika.

China Ambil Tindakan Sendiri, Tapi Tolak Ditekan

Meskipun menyangkal klaim Trump, China tetap mengklaim telah melakukan sejumlah langkah konkret dalam pengawasan narkoba. Pemerintah Beijing baru-baru ini mengumumkan penambahan dua jenis bahan prekursor fentanyl ke dalam daftar zat yang dikontrol secara ketat, mulai berlaku bulan ini.

Tidak hanya itu, beberapa operasi besar-besaran juga telah dilakukan untuk membongkar jaringan kriminal domestik yang terlibat dalam produksi dan distribusi prekursor kimia. Menurut laporan resmi, ratusan tersangka ditangkap dalam rangkaian penggerebekan yang tersebar di berbagai provinsi.

Namun, China menegaskan bahwa langkah-langkah ini dilakukan atas dasar hukum dan kebijakan dalam negeri mereka sendiri, bukan karena tekanan dari luar negeri. Pemerintah China mengkritik langkah Amerika Serikat yang memasukkan perusahaan China ke dalam daftar sanksi serta menerapkan tarif dagang yang dianggap merusak semangat kerja sama bilateral.

“Kerja sama hanya bisa berlangsung jika dilakukan atas dasar kesetaraan dan saling menghormati,” tegas Lin.

Ketegangan Diplomatik Semakin Tajam

Isu fentanyl kini menjadi titik panas dalam hubungan bilateral AS–China. Di satu sisi, Washington terus menuntut tindakan lebih keras dari China, mengingat sebagian besar bahan pembuat fentanyl di pasar gelap AS diyakini berasal dari wilayah China daratan. Di sisi lain, Beijing merasa dituduh secara sepihak dan enggan tunduk pada tekanan politik maupun ekonomi.

Pendekatan Trump yang agresif menuai dukungan dari sebagian publik AS, terutama di tengah kekhawatiran meningkatnya kematian akibat overdosis fentanyl. Namun, banyak pengamat menilai bahwa retorika keras semacam ini justru berpotensi memperburuk komunikasi antarnegara dalam menangani kejahatan lintas batas.

Baca juga : Xi Jinping dan Albanese Bahas Reset Diplomatik China-Australia

Sementara itu, komunitas internasional menyerukan pendekatan yang lebih konstruktif dan kolaboratif, dengan fokus pada edukasi publik, pengawasan ketat rantai pasokan bahan kimia, serta penegakan hukum berbasis hak asasi manusia.

Meski kedua negara sama-sama memiliki kepentingan dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika, perbedaan pendekatan dan narasi politik tampaknya akan terus memicu gesekan diplomatik di masa mendatang.