Bentrok WNA Ketapang di area tambang Ketapang, Kalimantan Barat, jadi fokus penyelidikan aparat. Kepolisian menegaskan setiap laporan akan diproses sesuai aturan, termasuk bila ada dugaan penyerangan atau perusakan. Situasi di lokasi kondusif setelah pengamanan dilakukan.

Kapolda Kalbar menyatakan penanganan dibagi sesuai kewenangan, dengan unsur pidana ditangani kepolisian dan aspek keimigrasian diperiksa petugas imigrasi. Polisi juga menilai keributan berkaitan dengan sengketa internal perusahaan pengelola tambang, sehingga pemeriksaan saksi diprioritaskan. Sejumlah pihak perusahaan dan warga sekitar dimintai keterangan untuk memetakan peristiwa secara utuh. Dalam kasus Bentrok WNA Ketapang, penyidik menelusuri peran pihak terkait dan mengamankan barang bukti.

Di lapangan, aparat menyiagakan personel untuk mencegah benturan susulan dan memastikan aktivitas warga berjalan normal. Koordinasi dengan TNI dilakukan karena ada laporan anggota yang berada di sekitar lokasi saat insiden terjadi. Pemerintah daerah diminta membantu komunikasi agar informasi yang beredar tidak memicu kepanikan. Proses hukum akan diumumkan bertahap setelah gelar perkara dan verifikasi bukti selesai.

Imigrasi Telusuri Dokumen dan Sponsor Tenaga Kerja Asing

Petugas imigrasi di Ketapang melakukan pemeriksaan administratif terhadap puluhan warga negara asing yang berada di lokasi usaha tambang. Pemeriksaan ini berjalan setelah insiden Bentrok WNA Ketapang memicu laporan keamanan dan permintaan pendataan ulang. Dokumen perjalanan, izin tinggal, serta data sponsor diminta untuk memastikan keberadaan mereka sesuai ketentuan. Pemeriksaan dilakukan bertahap di kantor imigrasi setempat agar saksi dapat dihadirkan ketika penyidik membutuhkan keterangan lanjutan.

Dalam pemeriksaan, petugas menelusuri masa berlaku izin tinggal, alamat tempat tinggal, dan aktivitas yang tercantum pada izin kerja. Sejumlah pihak perusahaan diminta mendampingi proses klarifikasi agar informasi mengenai penempatan tenaga kerja asing tidak simpang siur di ruang publik. Imigrasi berkoordinasi dengan kepolisian untuk menyelaraskan jadwal pemeriksaan, terutama ketika ada kebutuhan pendalaman atas keterangan saksi, dengan melibatkan unsur keamanan setempat. Apabila diperlukan, petugas mencocokkan identitas dengan data sistem dan melakukan pencatatan biometrik, termasuk foto dan sidik jari.

Jika ditemukan pelanggaran administrasi, imigrasi dapat menjatuhkan tindakan sesuai aturan, mulai dari teguran, pembatalan izin, hingga deportasi. Aparat menekankan setiap keputusan didasarkan pada hasil verifikasi, bukan tekanan opini publik. Pada saat yang sama, penanganan Bentrok WNA Ketapang menunggu hasil pemeriksaan pidana agar langkah keimigrasian tidak mengganggu pembuktian. Imigrasi menyebut pemeriksaan menjaga hak warga asing untuk memberi penjelasan melalui penerjemah dan pendamping.

Kepolisian menyiapkan tahapan penyelidikan untuk mengurai rangkaian peristiwa di kawasan pertambangan, mulai dari pemeriksaan saksi hingga analisis rekaman di sekitar lokasi. Penyidik menelusuri dugaan penggunaan senjata tajam, alat kejut, maupun benda lain yang disebut muncul saat keributan. Barang bukti yang dinilai relevan diamankan untuk kepentingan pembuktian. Gelar perkara internal disiapkan untuk menentukan arah penanganan pada tahap berikutnya.

Baca juga : Klarifikasi PT SRM Soal Ricuh TKA China Tambang Ketapang

Selain keterangan dari pihak perusahaan, aparat juga meminta penjelasan dari warga yang berada di sekitar area tambang saat kejadian. Bentrok WNA Ketapang turut disorot karena ada laporan anggota TNI yang berada di lokasi mengalami luka, sehingga koordinasi lintas institusi dilakukan sejak awal. Polisi menyatakan setiap pihak yang diduga melakukan kekerasan akan dimintai pertanggungjawaban sesuai peran dan alat bukti. Langkah pengamanan tambahan dipasang, termasuk patroli dan pemeriksaan akses, untuk mencegah kejadian berulang.

Di sisi lain, aparat memetakan latar belakang sengketa internal perusahaan yang disebut menjadi pemicu ketegangan, termasuk persoalan otoritas pengelolaan dan akses ke area kerja. Pemerintah daerah diminta memfasilitasi komunikasi agar aktivitas ekonomi tidak terganggu dan tidak ada provokasi di lapangan. Kepolisian menegaskan perkembangan kasus akan disampaikan berkala rutin setelah pemeriksaan berjenjang dan penetapan status hukum dilakukan. Jika unsur pidana terpenuhi, penyidik menyatakan penindakan tegas dilakukan tanpa membedakan warga lokal maupun warga asing.