Klarifikasi PT SRM menjadi sorotan setelah perusahaan tambang emas di Ketapang, Kalimantan Barat, buka suara soal insiden yang melibatkan tenaga kerja asing asal China dan prajurit TNI di area operasional. Kejadian itu disebut bermula dari temuan drone di sekitar lokasi, lalu berkembang menjadi kericuhan yang memicu pemeriksaan aparat dalam beberapa hari terakhir. Publik menunggu penjelasan resmi agar fakta di lapangan tidak bercampur spekulasi.

Pihak perusahaan menyatakan menyesalkan adanya kekerasan dan mendukung proses hukum yang berjalan. Mereka mengaku telah berkoordinasi dengan kepolisian serta instansi terkait untuk membantu klarifikasi, termasuk isu sponsor dan izin tinggal. Di sisi lain, aparat militer menyampaikan kronologi versi mereka dan meminta penanganan tegas.

Dalam penanganan awal, polisi mengumpulkan keterangan saksi dan mengamankan barang yang relevan, sementara pemeriksaan keimigrasian juga dilakukan. Situasi di lokasi dilaporkan kondusif, tetapi penyelidikan tetap berlanjut untuk memastikan peran masing-masing pihak. Klarifikasi PT SRM menjadi rujukan awal untuk memetakan duduk perkara dan menenangkan masyarakat.

Kronologi Versi Aparat dan Respons Perusahaan

Aparat militer menyebut insiden terjadi pada Minggu, 14 Desember 2025, ketika ada laporan drone tak dikenal di sekitar area latihan dekat konsesi tambang. Sejumlah prajurit dan petugas keamanan mendatangi titik pengendali untuk memastikan situasi aman serta menanyakan izin penerbangan di area yang aksesnya terbatas. Setelah kelompok lain datang, terjadi keributan dan beberapa pihak dilaporkan mengalami luka. Versi aparat menilai ada dugaan penggunaan benda berbahaya dan perusakan kendaraan yang masih didalami.

Pihak perusahaan menyatakan menyesalkan kekerasan dan meminta semua pihak menahan diri sambil menunggu penyelidikan tuntas. Mereka menekankan adanya perubahan kepemilikan dan manajemen, serta menyebut pekerja asing yang terseret isu terkait periode pengelolaan sebelumnya dan tidak mewakili kebijakan baru. Dalam Klarifikasi PT SRM, perusahaan mengaku telah melaporkan kejadian dan menyiapkan data operasional yang diminta penyidik. Mereka menyatakan menghormati prajurit yang bertugas dan tidak ingin isu ini memicu ketegangan.

Pada sisi administratif, perusahaan menyinggung pengurusan sponsor dan izin tinggal yang diklaim sudah diminta untuk dicabut sebelum insiden. Imigrasi memeriksa dokumen, sponsor, dan aktivitas WNA, sementara polisi memeriksa saksi serta menguji kecocokan keterangan antar pihak. Penyidik juga menelusuri asal drone, rekaman kamera, catatan komunikasi, dan barang yang disita untuk memastikan urutan kejadian. Klarifikasi PT SRM dinilai penting agar kesimpulan berdasar bukti, bukan asumsi.

Pascainsiden, kepolisian melanjutkan pemeriksaan saksi, pemetaan lokasi, serta pendalaman alat yang diduga digunakan saat kericuhan. Proses ini termasuk memeriksa rekaman kamera, jejak komunikasi, dan memastikan status barang bukti terjaga agar dapat diuji di tahap berikutnya. Penyidik juga menelusuri urutan waktu, mulai temuan drone, pergerakan kelompok, hingga keputusan mundur, untuk memisahkan dugaan tindak pidana dan pelanggaran administratif secara lebih akurat. Aparat juga berkoordinasi dengan TNI, pemerintah daerah, dan pihak perusahaan untuk memastikan keamanan area kerja tidak mengganggu warga sekitar.

Baca juga : Insiden WN China Ketapang Picu Sorotan Tambang Emas

Di ranah keimigrasian, pemeriksaan izin tinggal dan kesesuaian aktivitas para pekerja asing menjadi fokus penting. Jika ditemukan pelanggaran administratif, sanksi dapat berupa pembatalan izin, deportasi, atau langkah lain sesuai ketentuan. Perusahaan diminta memperkuat tata kelola tenaga kerja asing, termasuk pelaporan keberadaan, akses area terbatas, serta aturan penggunaan drone dan perangkat komunikasi. Langkah pencegahan dianggap krusial agar konflik tidak berulang di lokasi yang sensitif.

Bagi masyarakat, informasi yang simpang siur dapat memicu kekhawatiran soal keselamatan, ketenagakerjaan, dan dampak ekonomi daerah. Karena itu, aparat mendorong publik menunggu hasil resmi agar penilaian tidak mendahului penyidikan. Di tingkat perusahaan, perbaikan prosedur pengamanan, jalur pelaporan insiden, dan standar koordinasi dengan aparat menjadi bagian evaluasi. Klarifikasi PT SRM diharapkan diikuti pembuktian yang transparan, sehingga kepercayaan publik dapat dipulihkan.