Kronologi Serangan Ketapang menjadi sorotan setelah insiden di kawasan tambang Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, memicu pemeriksaan terhadap warga negara asing. Peristiwa bermula ketika sebuah drone terlihat terbang di kawasan perusahaan pada Minggu, lalu petugas keamanan mendatangi titik pengendali. Dari sini, situasi berkembang cepat karena lokasi dinilai sensitif dan aksesnya terbatas.

Situasi berubah tegang ketika rombongan yang diduga berjumlah 15 orang mendekat, dan terjadi keributan yang melibatkan petugas keamanan serta prajurit TNI yang berlatih di sekitar lokasi. Sejumlah pihak dilaporkan mengalami luka, sementara kendaraan di area tersebut turut mengalami kerusakan. Aparat berupaya memisahkan pihak yang terlibat agar tidak terjadi eskalasi lanjutan.

Kronologi Serangan Ketapang juga memunculkan pertanyaan soal pengawasan di area perusahaan dan koordinasi pengamanan di lapangan. Aparat menyatakan proses klarifikasi dilakukan untuk memastikan rangkaian kejadian, status para pihak, serta dugaan penggunaan alat yang dapat melukai. Penanganan lanjutan menunggu hasil pemeriksaan kepolisian dan keimigrasian, termasuk pendalaman drone, identitas, dan keterangan saksi.

Awal Insiden Drone dan Keributan di Lokasi Tambang

Keterangan awal menyebut petugas keamanan melihat drone melintas, lalu mengejar sumber kendali yang dinilai tidak wajar untuk area terbatas. Lokasi kejadian dilaporkan berada di Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang, di sekitar area kerja perusahaan tambang, sehingga akses keluar masuk biasanya diawasi ketat oleh petugas. Di dekat pos, ada prajurit yang sedang menjalani latihan dalam satuan, sehingga mereka ikut membantu memastikan situasi aman dan terkendali.

Saat tim mendekat, beberapa orang di titik tersebut disebut tidak kooperatif dan memicu cekcok. Kronologi Serangan Ketapang mencatat bahwa awalnya ada sejumlah orang yang mengendalikan drone, lalu kelompok lain datang sehingga jumlah mereka menjadi lebih banyak, dan situasi berubah menjadi ricuh dalam waktu singkat. Dalam laporan yang beredar, sebagian pihak diduga membawa benda tajam, alat setrum, atau replika senjata, namun aparat masih menelusuri jenis, kepemilikan, dan penggunaannya satu per satu.

Kronologi Serangan Ketapang kemudian disusun dari keterangan saksi, catatan waktu, dan kondisi lapangan, termasuk kerusakan kendaraan di sekitar lokasi. Keributan sempat membuat petugas dan prajurit mundur karena jumlah pihak lawan lebih banyak dan situasi sulit dikendalikan, sementara upaya menenangkan massa dilakukan. Penyidik menilai urutan menit demi menit penting untuk membedakan dugaan pelanggaran, motif, serta memeriksa barang bukti, rekaman, dan prosedur pengamanan perusahaan di area tambang tersebut.

Setelah insiden, kepolisian menyatakan penanganan dilakukan dengan mengutamakan pengumpulan keterangan, pemeriksaan saksi, pendataan korban, dan pemeriksaan medis bila diperlukan, serta penelusuran kronologi di lapangan langsung. Koordinasi dengan TNI, pihak perusahaan, serta aparat setempat dilakukan untuk memastikan proses berjalan sesuai aturan dan tidak menimbulkan spekulasi di ruang publik. Aparat juga menekankan pentingnya menjaga kondusivitas agar aktivitas warga sekitar dan operasional layanan dasar tidak terganggu.

Baca juga : Insiden WN China Ketapang Picu Sorotan Tambang Emas

Imigrasi turut memeriksa status keimigrasian para WN China yang disebut berada di bawah sponsor perusahaan. Pemeriksaan dilakukan di kantor imigrasi setempat dan mencakup izin tinggal seperti KITAS, masa berlaku dokumen dan tujuan kedatangan, kesesuaian kegiatan dengan dokumen, serta catatan keberadaan mereka di lokasi saat kejadian. Aparat mendalami apakah ada pelanggaran administratif, potensi pelanggaran keamanan, atau rangkaian salah paham yang memicu eskalasi.

Ke depan, Kronologi Serangan Ketapang menjadi pelajaran bagi pengelola kawasan industri untuk memperjelas aturan penggunaan drone, jalur pelaporan, dan respons cepat ketika muncul aktivitas yang dianggap mencurigakan. Pemerintah daerah dan aparat diharapkan memperkuat komunikasi dengan perusahaan agar pemeriksaan dokumen dan prosedur pengamanan tidak berbenturan di lapangan, sekaligus mendorong pemasangan kamera pengawas dan pelatihan respons insiden. Jika hasil penyelidikan sudah final, publik menanti transparansi langkah hukum, perbaikan tata kelola, dan penguatan pengawasan agar kejadian serupa tidak berulang.