Ketegangan Jepang China mencuat setelah Perdana Menteri Sanae Takaichi menyebut serangan atau blokade terhadap Taiwan bisa dikategorikan sebagai situasi yang mengancam kelangsungan hidup Jepang. Pernyataan ini membuka kemungkinan penggunaan hak pertahanan diri kolektif bersama sekutu, sehingga respons Beijing mengeras. Takaichi menegaskan ucapannya bersifat hipotetis, namun garis kebijakan Tokyo dinilai kian tegas terhadap dinamika Selat Taiwan dan keamanan jalur pelayaran di Indo-Pasifik.

Tokyo mengaitkan isu ini dengan kebutuhan kesiapsiagaan di sekitar Nansei, perlindungan warga negara, dan stabilitas logistik energi. Pemerintah menekankan koordinasi diplomatik untuk mencegah salah tafsir eskalatif sambil memperkuat komunikasi krisis. Di sisi lain, oposisi meminta klarifikasi batas penerapan norma pertahanan kolektif agar dukungan publik tetap terjaga. Dalam konteks regional, mitra seperti AS dan negara G7 memantau arah kebijakan Jepang dan sinyal balasan dari China guna mencegah salah perhitungan strategis.

Reaksi Beijing dan Implikasi Hukum

Kementerian Luar Negeri China melalui juru bicara Lin Jian mengecam pernyataan tersebut sebagai campur tangan dalam urusan domestik dan pelanggaran prinsip Satu-China. Beijing menilai framing keamanan Jepang dapat memperlebar gesekan, terutama jika dikaitkan dengan latihan gabungan di sekitar Taiwan. Untuk Tokyo, isu ini menguji praktik aturan keamanan 2015 tentang pertahanan kolektif dan prosedur parlemen sebelum pengerahan kekuatan. Ketegangan Jepang China juga mengemuka dalam ruang digital, memperluas perdebatan kebijakan luar negeri ke warganet kedua negara.

Di Jepang, para ahli hukum menyoroti ambang “ancaman kelangsungan hidup” yang harus dibuktikan secara ketat—mulai dari dampak pada jalur pasok hingga risiko langsung ke wilayah Jepang. Pemerintah menegaskan semua langkah tetap dalam kerangka konstitusi dan koordinasi sekutu. Sementara itu, Taiwan menyoroti etika diplomatik dan menyerukan agar pernyataan publik pejabat asing tidak menormalisasi ancaman. Untuk meredam eskalasi, Ketegangan Jepang China disikapi Tokyo dengan penekanan pada de-eskalasi dan transparansi komunikasi.

Baca juga : Ancaman G7 Minyak Rusia Sorot India dan China

Polemik kian memanas setelah unggahan kontroversial Konsul Jenderal China di Osaka, Xue Jian, yang kemudian dihapus dan menuai protes resmi dari Tokyo. Peristiwa ini menambah dimensi hubungan publik dan diplomatik, mendorong kementerian terkait memperketat pedoman komunikasi pejabat. Di saat bersamaan, parlemen Jepang meminta penjelasan tertulis tentang parameter operasional jika skenario krisis Taiwan terjadi agar tidak menimbulkan ambigu.

Pengamat menilai stabilitas kawasan bergantung pada jalur dialog dan pengelolaan krisis yang kredibel. Tokyo mengupayakan koordinasi strategis dengan mitra, sementara Beijing menyuarakan agar Jepang tidak “menyalahgunakan” konsep pertahanan kolektif. Ketegangan Jepang China juga menjadi peringatan bagi aktor regional untuk memperkuat hotline militer, mekanisme notifikasi latihan, dan protokol maritim guna mencegah insiden tak terkendali di perairan sibuk Indo-Pasifik.