Kepastian jaminan halal dan keamanan bahan kontak pangan memasuki fase penting setelah Kepala BPJPH Haikal Hassan mengumumkan inspeksi langsung ke pabrik pemasok di China. Kunjungan ini difokuskan pada penelusuran bahan baku, proses pelapisan, hingga kebersihan lini produksi—langkah krusial di tengah ramainya isu peralatan makan pada program Makan Bergizi Gratis. Dalam konteks inilah audit tray MBG dipilih sebagai mekanisme pembuktian berbasis data lapangan, bukan sekadar bantahan.

Di sisi hulu, pemerintah menekankan kolaborasi dengan otoritas terkait agar uji laboratorium berjalan paralel. Hasilnya akan dipublikasikan sebagai dasar keputusan, baik penarikan produk, substitusi pemasok, maupun peningkatan standar sertifikasi peralatan. Transparansi tahapan audit diharapkan meredakan spekulasi, memulihkan kepercayaan publik, serta memastikan layanan gizi tetap berkelanjutan bagi penerima manfaat.

Prosedur, Titik Uji, dan Koordinasi Lintas Lembaga

Tim verifikasi memulai dari document tracing: kontrak, spesifikasi material, rekam mutu, dan surat pernyataan pemasok. Tahap berikutnya adalah observasi lini produksi—mulai penerimaan bahan, proses molding/coating, penggunaan pelumas mesin, sampai sanitasi alat. Sampel diambil dengan randomized sampling untuk diuji FTIR dan GC–MS, termasuk uji migrasi total/spesifik sesuai standar food contact. Pendekatan ilmiah yang ketat ini menjadikan audit tray MBG bukan seremoni, melainkan pemeriksaan menyeluruh yang bisa direplikasi.

Koordinasi dilakukan bersama BPOM, Kementerian Perindustrian, dan lembaga standardisasi untuk menyelaraskan aspek keselamatan dan kehalalan. Hasil uji bakal dipadukan dengan inspeksi lapangan agar keputusan tidak terjebak pada potongan data. Di dalam negeri, agregator pengadaan diminta menjaga traceability—dari batch produksi ke titik distribusi—sehingga bila koreksi diperlukan, proses penarikan dapat dilakukan cepat, tepat, dan terukur tanpa mengganggu layanan.

Baca juga : Wajar Trump Sombong, AS Tantang China India Rusia

Ada dua skenario. Jika terbukti kontaminasi atau ketidaksesuaian, pemerintah wajib mengeksekusi recall, beralih pemasok, dan memperketat klausul kontrak: audit periodik, jaminan material, serta sanksi pelanggaran. Jika tidak terbukti, rilis data uji lengkap penting untuk menutup polemik dan memperbaiki komunikasi risiko. Pada kedua skenario, audit tray MBG menjadi rujukan peningkatan standar—baik untuk impor sementara maupun percepatan kapasitas produsen dalam negeri.

Di hilir, kanal informasi resmi harus rutin mengabarkan jadwal, temuan, dan tindak lanjut agar warga tidak bergantung pada spekulasi. Sekolah dan penyedia layanan gizi mendapat panduan operasional—protokol kebersihan, penyimpanan, dan inspeksi visual berkala—sementara pemasok diwajibkan menambah label batch dan sertifikat analisis di setiap pengiriman. Dengan tata kelola transparan, rantai pasok yang terlacak, dan edukasi publik yang konsisten, audit tray MBG diharapkan menegakkan kepastian halal–thayyib sekaligus menjaga keberlanjutan program gizi tanpa mengorbankan keselamatan konsumen.