Kesepakatan baru antara pemerintah Amerika Serikat dan dua raksasa teknologi, Nvidia serta AMD, mewajibkan kedua perusahaan untuk bayar 15% pendapatan chip hasil penjualan ke China. Kebijakan ini menjadi syarat utama agar mereka tetap dapat mengekspor chip AI canggih di tengah ketegangan dagang yang meningkat.

Langkah ini diumumkan setelah Presiden Donald Trump mengizinkan kembali ekspor chip kelas tinggi seperti Nvidia H20 dan AMD MI308, yang sebelumnya dilarang karena alasan keamanan nasional. Dengan skema ini, setiap transaksi penjualan ke pasar China akan dikenakan potongan bayar 15% pendapatan chip langsung ke kas negara.

Latar Belakang dan Dampak Ekonomi

Kebijakan ini lahir dari tarik ulur panjang antara keamanan nasional dan kepentingan bisnis. China merupakan pasar vital bagi industri semikonduktor AS, dengan kontribusi miliaran dolar setiap tahunnya. Namun, pemerintah khawatir teknologi tersebut bisa dimanfaatkan untuk memperkuat sektor militer Tiongkok.

Dengan adanya skema bayar 15% pendapatan chip, pemerintah AS berupaya menyeimbangkan dua kepentingan: membatasi risiko keamanan sambil tetap meraup pendapatan dari ekspor. Bagi Nvidia, China menyumbang pendapatan sekitar 17 miliar dolar AS per tahun, sementara AMD mencatat penjualan lebih dari 6 miliar dolar AS di pasar yang sama.

Meski begitu, keputusan ini langsung berdampak pada pasar saham. Harga saham Nvidia dan AMD sempat turun masing-masing 1–3 persen setelah kabar kesepakatan ini dirilis. Para investor menilai, kewajiban bayar 15% pendapatan chip bisa mengurangi margin keuntungan meski tetap membuka akses ke pasar besar seperti China.

Pemerintah China belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait kebijakan ini, namun beberapa analis memprediksi adanya langkah balasan. Di sisi lain, kalangan industri di AS terpecah: sebagian mendukung karena masih membuka jalur perdagangan, sementara lainnya menganggap ini preseden yang bisa melemahkan posisi tawar perusahaan teknologi AS di masa depan.

Baca juga : China Kuasai Jumlah Model AI Global Berdasarkan WAIC 2025

Pengamat geopolitik menilai bahwa kebijakan bayar 15% pendapatan chip ini bisa menjadi model baru kontrol ekspor, menggabungkan pembatasan teknologi dengan kontribusi fiskal. Namun, jika ketegangan meningkat, bukan tidak mungkin skema ini dihentikan dan larangan penuh kembali diberlakukan.

Di tengah dinamika ini, kedua perusahaan akan terus berupaya memenuhi permintaan pasar global sambil mematuhi regulasi baru. Bagaimana implementasinya akan mempengaruhi persaingan teknologi global, masih menjadi tanda tanya yang perlu dicermati dalam beberapa bulan ke depan.