Pemerintah China kembali menuai sorotan setelah menerapkan kebijakan exit ban terhadap sejumlah warga negara asing yang sedang berada di negaranya. Larangan ini membuat individu tersebut tidak dapat meninggalkan wilayah China secara legal, meski tidak dalam status tahanan resmi. Salah satu kasus yang memicu polemik besar terjadi pada seorang pegawai senior Wells Fargo yang dilarang pulang setelah kunjungan bisnis ke negeri Tirai Bambu.

Kasus ini bukan satu-satunya. Sejumlah laporan menyebutkan bahwa setidaknya dua warga negara Amerika Serikat mengalami hal serupa dalam beberapa bulan terakhir, termasuk seorang pegawai dari Kantor Paten dan Merek Dagang AS. Fenomena ini mengundang kekhawatiran global karena menunjukkan bahwa China semakin rutin menggunakan larangan keluar sebagai alat negosiasi politik maupun tekanan dalam sengketa hukum dan diplomatik.

Kebijakan semacam ini secara langsung berdampak pada strategi perusahaan multinasional yang sebelumnya menjadikan China sebagai mitra dagang utama. Bahkan, Wells Fargo telah menyetop semua perjalanan bisnis ke China untuk sementara waktu, seraya melakukan advokasi diplomatik guna membebaskan karyawannya yang ditahan secara administratif.

Risiko Baru dalam Operasi Internasional

Langkah China ini dianggap menambah daftar risiko dalam menjalankan bisnis internasional di negara tersebut. Banyak pelaku usaha kini harus memikirkan ulang kebijakan perjalanan karyawan ke China, terutama bagi mereka yang menangani informasi sensitif atau proyek bernilai tinggi.

Menurut laporan The New York Times, perusahaan-perusahaan besar seperti AstraZeneca, UBS, dan Nomura pernah mengalami kasus serupa dalam lima tahun terakhir. Eksekutif mereka dikenai larangan keluar karena alasan penyelidikan hukum, perselisihan bisnis, atau bahkan isu politik. Padahal, banyak dari kasus tersebut tidak diikuti dengan dakwaan resmi, melainkan sebagai bagian dari mekanisme tekanan dan negosiasi.

Situasi ini memperumit kerja sama antara China dan investor asing. Ketika staf ahli, peneliti, dan eksekutif tidak lagi merasa aman melakukan perjalanan dinas, maka kolaborasi jangka panjang pun ikut terancam. Tidak sedikit perusahaan yang kini mempertimbangkan relokasi tim manajemen regional mereka ke negara tetangga seperti Singapura atau Jepang.

Tanggapan Global dan Implikasi Diplomatik

Pemerintah Amerika Serikat melalui Kementerian Luar Negeri menyampaikan keprihatinannya secara resmi kepada Beijing. Mereka menilai penggunaan exit ban terhadap warga negara asing sebagai praktik yang tidak transparan dan bertentangan dengan semangat kerja sama bilateral. Bahkan, beberapa diplomat menyebutnya sebagai bentuk “penahanan terselubung” yang bisa melanggar prinsip-prinsip hukum internasional.

Baca juga : Ana/Tiwi Dibidik Tembus Semifinal China Open 2025

Pihak China membela diri dengan menyatakan bahwa kebijakan exit ban dilandasi hukum nasional dan berlaku adil, baik kepada warga lokal maupun asing. Namun, banyak pihak melihat bahwa kebijakan ini sering digunakan untuk menekan atau menahan pihak-pihak yang tidak sejalan dengan agenda pemerintah, meskipun tidak terbukti melakukan pelanggaran hukum secara formal.

Kekhawatiran meningkat karena kebijakan ini dapat digunakan untuk membalas tindakan negara lain, terutama jika berkaitan dengan isu geopolitik seperti sanksi ekonomi, perang dagang, atau konflik teknologi. Dalam kondisi seperti itu, warga negara asing yang bekerja atau berkunjung ke China bisa menjadi alat tawar menawar.