Pemerintah Tiongkok melalui State Administration for Market Regulation (SAMR) menyerukan kepada tiga raksasa layanan pengantaran makanan—Ele.me, Meituan, dan JD.com—untuk menjalankan praktik persaingan yang lebih rasional dan sehat. Seruan ini disampaikan dalam sebuah pertemuan resmi yang berlangsung pada 18 Juli 2025, di tengah meningkatnya kekhawatiran akan praktik promosi agresif yang dapat mengganggu ekosistem industri makanan daring di negara tersebut.

Dalam pernyataannya, SAMR menekankan pentingnya pengaturan promosi secara bijak, di mana persaingan antarplatform tidak lagi difokuskan pada perang diskon ekstrem yang berpotensi merugikan pelaku usaha kecil, konsumen, dan pekerja pengantar. Regulator juga mengingatkan agar setiap kebijakan promosi yang diterapkan tetap tunduk pada peraturan yang berlaku, termasuk Undang-Undang Anti Persaingan Tidak Sehat, regulasi e-commerce, serta ketentuan perlindungan konsumen dan keamanan pangan.

Langkah ini menyusul kekhawatiran bahwa perang harga di sektor layanan antar makanan telah memicu distorsi pasar. Banyak pelaku UMKM merasa tertekan dengan margin keuntungan yang menipis, sementara para pekerja pengantar mengalami beban kerja yang lebih berat dengan imbalan yang tidak sebanding. Oleh karena itu, pemerintah merasa perlu turun tangan guna mengembalikan keseimbangan dalam industri digital yang berkembang pesat ini.

Tiga Platform Besar Dipanggil, Pemerintah Tegaskan Reformasi Digital

Ele.me, Meituan, dan JD.com merupakan pemain utama dalam industri pengantaran makanan di Tiongkok, yang pada tahun lalu mencatatkan lebih dari 590 juta pengguna aktif. Namun persaingan ketat di antara mereka telah memicu aksi promosi masif dan tidak jarang menimbulkan polemik terkait etika bisnis serta keberlanjutan jangka panjang.

Pada pertemuan tersebut, regulator tidak hanya menegaskan kembali larangan terhadap praktik predatory pricing, tetapi juga mendorong lahirnya inovasi layanan yang mengutamakan kualitas dan efisiensi. Pemerintah berharap agar kompetisi di sektor ini beralih dari sekadar adu murah menjadi adu mutu layanan. Model bisnis yang berkelanjutan menjadi fokus utama demi memastikan bahwa pertumbuhan industri tidak hanya dinikmati oleh perusahaan besar, tetapi juga oleh pekerja dan pelaku UMKM di dalamnya.

Sebelumnya, pada Mei 2025, ketiga perusahaan tersebut juga sempat dipanggil oleh regulator untuk membahas isu serupa. Namun dengan meningkatnya intensitas perang promosi beberapa bulan terakhir, SAMR menilai perlu adanya langkah korektif yang lebih kuat. Pemerintah bahkan mempertimbangkan untuk menetapkan standar batas minimum diskon agar tidak terjadi praktik ‘bakar uang’ yang merusak ekosistem.

Baca juga : Alibaba Rugi Rp1,6 Kuadriliun Akibat Persaingan Antar Makanan

Kehadiran pesat teknologi digital di sektor makanan membawa banyak manfaat, namun juga risiko. Tanpa pengawasan yang memadai, dominasi platform bisa memunculkan praktik monopoli dan eksploitasi. Maka dari itu, langkah terbaru dari SAMR ini mendapat sambutan positif dari berbagai kalangan, termasuk asosiasi konsumen dan pegiat keadilan ekonomi digital.

Pemerintah Tiongkok kini berkomitmen untuk terus memantau dan menata ulang arah pertumbuhan ekonomi digital, agar tidak hanya inovatif, tetapi juga inklusif. Industri pengantaran makanan diharapkan dapat tumbuh dalam koridor hukum yang sehat dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh elemen masyarakat.