Kasus dugaan intervensi China dalam pemilu presiden Amerika Serikat tahun 2020 kembali mencuat setelah dokumen rahasia FBI terungkap ke publik. Berdasarkan laporan Fox News dan dokumen yang dirilis ke Kongres, FBI diduga telah menghentikan penyelidikan terkait informasi intelijen yang menyebut adanya operasi China untuk memengaruhi hasil pemilu demi kemenangan Joe Biden.

Dokumen yang terungkap menunjukkan bahwa pada 25 September 2020, kantor lapangan FBI Albany sempat mengirim laporan intelijen (Intelligence Information Report/IIR) mengenai dugaan keterlibatan China. Laporan itu menyebutkan bahwa pihak China diduga memproduksi ribuan surat izin mengemudi palsu menggunakan data yang diperoleh lewat TikTok. Dokumen palsu itu ditengarai digunakan untuk memfasilitasi pemilih ilegal yang diyakini akan menguntungkan kubu Joe Biden.

Namun hanya sehari setelah laporan intelijen itu dibuat, pimpinan FBI pusat memerintahkan agar laporan ditarik kembali. Langkah ini dilakukan karena dikhawatirkan laporan tersebut bertentangan dengan kesaksian publik Direktur FBI saat itu, Christopher Wray, yang sehari sebelumnya menyatakan di hadapan Kongres bahwa tidak ada bukti terjadinya kecurangan masif yang terkoordinasi secara nasional dalam pemilu 2020.

Keputusan FBI Menuai Kecaman

Keputusan untuk menarik laporan intelijen itu memicu kegelisahan di internal FBI. Kantor lapangan Albany merasa langkah tersebut tidak lazim dan khawatir hal ini membuat FBI seolah menjadi pihak yang menentukan apa yang boleh dan tidak boleh diketahui lembaga intelijen lainnya. Beberapa agen menyebut keputusan tersebut sebagai bentuk pembungkaman informasi yang seharusnya dibuka untuk diverifikasi lebih lanjut oleh komunitas intelijen.

Senator Chuck Grassley, tokoh senior Partai Republik, mengecam keras kebijakan pimpinan FBI waktu itu. Grassley menyebut tindakan FBI sebagai contoh nyata bagaimana institusi yang seharusnya independen malah terjebak dalam kepentingan politik. Menurutnya, laporan intelijen tidak seharusnya ditahan hanya karena berpotensi memengaruhi citra seorang pejabat, melainkan harus diuji dan diklarifikasi melalui jalur resmi.

Grassley kemudian mendesak agar seluruh dokumen terkait kasus ini dideklasifikasi agar masyarakat bisa mengetahui kebenarannya. Ia juga meminta FBI memberikan penjelasan resmi mengenai alasan di balik penarikan laporan intelijen tersebut.

Langkah Transparansi Direktur Baru FBI

Setelah Christopher Wray digantikan oleh Kash Patel sebagai Direktur FBI, kebijakan terkait dokumen ini mengalami perubahan. Patel memutuskan untuk mendeklasifikasi dokumen atas permintaan Kongres, termasuk laporan intelijen yang sebelumnya ditarik. Patel mengatakan keterbukaan informasi adalah langkah penting untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum dan komunitas intelijen.

Dalam pernyataannya, Patel menyebut bahwa laporan mengenai dugaan intervensi China memang berisi “alarming allegations,” tetapi harus tetap diverifikasi dengan bukti yang kuat sebelum diambil sebagai kesimpulan final. Patel berjanji akan melanjutkan penyelidikan untuk memastikan apakah dugaan tersebut memiliki dasar atau sekadar rumor.

Baca juga : Sindiran China terhadap AS: Ketika Retorika Menjadi Medan Perang Baru

Kasus ini pun memunculkan berbagai pertanyaan penting, seperti apakah lembaga penegak hukum seperti FBI benar-benar netral atau bisa terseret arus politik. Selain itu, muncul kekhawatiran mengenai bagaimana laporan-laporan intelijen penting bisa saja dihalangi publikasinya karena alasan politik, padahal informasi semacam itu sangat krusial bagi keamanan nasional.

Terungkapnya dokumen terkait dugaan intervensi China di pemilu 2020 memperlihatkan betapa sensitifnya hubungan antara dunia politik dan lembaga penegak hukum di Amerika Serikat. Meskipun hingga kini belum ada bukti konklusif bahwa China benar-benar berhasil memengaruhi hasil pemilu, cara FBI menangani laporan intelijen tersebut telah menimbulkan keraguan akan independensi lembaga itu. Proses penyelidikan yang transparan menjadi kunci agar publik kembali percaya pada integritas lembaga penegak hukum, terutama menjelang pemilu berikutnya yang juga diprediksi akan sarat isu geopolitik global.